Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dengan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lebong

Home » Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dengan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lebong » Berita » Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dengan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lebong
2016-08-05 Sosialisasi Konflik Tenurial

Panitia, Narasumber dan Peserta Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lebong.

Kabupaten Lebong secara etnis sebagian besar masyarakatnya berasal dari etnis suku Rejang yang hidup dan bertempat tinggal secara turun temurun. Suku Rejang merupakan salah satu suku besar yang ada di Indonesia, mereka memiliki budaya, bahasa dan tulisan. Secara geografis Kabupaten Lebong wilayahnya dikelilingi oleh Kawasan Hutan yaitu sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan  Taman Nasional Kerinci Sebelat  sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Hutan Lindung Bukit Daun. Keadaan ini memaksa sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan dengan membuka lahan dan memanfaatkan hasil hutan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik tenurial antara masyarakat dengan Pemerintah.

Agar terwujud pemahaman masyarakat tentang penanganan konflik tenurial sesuai dengan peraturan perundangan dan untuk mewujudkan dukungan dan minat masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tenurial dan hukum adat, Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, bertempat di Hotel Asri Muara Aman Kabupaten Lebong, Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu melaksanakan “Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat” untuk menginformasikan dan mendiskusikan dengan masyarakat dan para pihak terkait penanganan konflik tenurial pada daerah yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat dan Taman Wisata Alam Danau Tes.

Konflik dalam hal ini diartikan sebagai suatu situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Sedangkan Konflik Tenurial Kawasan Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, hak-hak pihak ketiga, atau hak-hak atas lahan/tanah baik hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum. Sedangkan Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memilki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola kelangsungan kehidupan masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan sosialisasi ini yang menjadi narasumber adalah Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Akar Foundation Bengkulu, Masyarakat Hukum Adat Suku IX dan Masyarakat Hukum Adat Jurukalang, sedangkan yang menjadi peserta adalah masyarakat hukum adat yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat dan Taman Wisata Alam Danau Tes antara lain Desa Embong Uram, Desa Kota Baru, Desa Talang Donok, Desa Talang Ratu, Desa Talang Donok I dan Desa Tapus.

Sementara itu tekait dengan sektor kehutanan ada tiga penyebab dasar konflik yaitu; 1). Sengketa tenurial antara negara dan hukum adat; 2). Tidak diikutsertakannya masyarakat dalam pembuatan keputusan terkait tata guna lahan; 3). Kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah. Permasalahan ini harus ditangani mengingat masyarakat hukum adat diakui keberadaanya.

Masyarakat sangat menyambut baik adanya kegiatan ini dan berharap menjadi solusi penangangan konflik tenurial antara pemerintah dengan  masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Lebong. Mereka berharap di berikan ruang kelola dalam kawasan hutan yang berada di sekitar desa mereka, sebagaimana yang mereka tahu bahwa untuk kawasan hutan lindung dapat diberikan izin pengelolaan berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). (Binbang)