Kesatuan Pengelolaan Hutan

Home » Kesatuan Pengelolaan Hutan

logo-kph

 Landasan pembentukan KPH

  1. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
  2. UU 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  3. PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  4. PP 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
  5. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
  6. Permenhut P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH.
  7. Permenhut P. 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP)
  8. Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

 

Tugas dan Fungsi Organisasi KPH

  1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan,meliputi:
    • Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
    • Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
    • Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
    • Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu
    • Rehabilitasi hutan dan reklamasi
    • Perlindungan hutan dan konservasi alam.
  1. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan
  2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian
  3. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya.

 

KPH di Provinsi Bengkulu

PP No 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutaan disebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan.

Yang dimaksud dengan unit pengelolaan antaralain kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).

Pembangunan unit pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu berdasarkan kewenangan pengelolaannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

  1. Pengelolaan KPHK oleh Pemerintah Pusat
  2. Pengelolaan KPHL dan KPHP oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 91/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Bengkulu, terdiri dari 7 (tujuh) unit yaitu :

rencana_luas_KPH