Pergub

Home » Pergub
Pergub tahun 2014

TANGGAL
PERATURAN MENTERI
KETERANGAN
DOWNLOAD
 – P.6/Menhut-II/2007
tentang:
Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
23 SAMB UTAMA 18
 – P.9/Menhut-II/2007
tentang:
Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman
 – 23 SAMB UTAMA 18
 – P.14/Menhut-II/2007
tentang:
Tata Cara Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
dicabut dengan: P.49/Menhut-II/2014  23 SAMB UTAMA 18
P.16/Menhut-II/2007
tentang:
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu.
diubah dengan: P.43/Menhut-II/2009  23 SAMB UTAMA 18
14-05-2007 P.17/Menhut-II/2007
tentang:
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.13/Menhut-II/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
 – 23 SAMB UTAMA 18

 

P.18/Menhut-II/2007
tentang:
Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
 –  23 SAMB UTAMA 18
P.19/Menhut-II/2007
tentang:
Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
 23 SAMB UTAMA 18
 – P.20/Menhut-II/2007
tentang:
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi melalui Permohonan
 –  23 SAMB UTAMA 18
 – P.23/Menhut-II/2007
tentang:
Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman
 23 SAMB UTAMA 18
 – P. 33/Menhut-II/2007
tentang: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak
 –  23 SAMB UTAMA 18
P. 34/Menhut-II/2007
tentang:
Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
23 SAMB UTAMA 18
 – P. 35/Menhut-II/2007
tentang:
Hasil Hutan Bukan Kayu
 –  23 SAMB UTAMA 18
P. 37/Menhut-II/2007
tentang:
Hutan Kemasyarakatan

dicabut dengan: P.88/Menhut-II/2014
diubah dengan:Perubahan IP.18/Menhut-II/2009
Perubahan II

P.13/Menhut-II/2010
Perubahan III

P.52/Menhut-II/2011

 23 SAMB UTAMA 18
P. 40/Menhut-II/2007
tentang: Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/ 2007 Tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
 –  23 SAMB UTAMA 18
 – P. 41/Menhut-II/2007
tentang: Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2007 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman
 –  23 SAMB UTAMA 18
 – P. 45/Menhut-II/2007
tentang: Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman
 23 SAMB UTAMA 18
 – P. 48/Menhut-II/2007
tentang: Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
 –  23 SAMB UTAMA 18
 –

P. 54/Menhut-II/2007

tentang:

Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang.

 –  23 SAMB UTAMA 18
 –

P. 54/Menhut-II/2007

tentang:

Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang.

 –  23 SAMB UTAMA 18

Pergub tahun 2015

TANGGAL
PERATURAN MENTERI
KETERANGAN
DOWNLOAD
 – P.6/Menhut-II/2007
tentang:
Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
23 SAMB UTAMA 18
 – P.9/Menhut-II/2007
tentang:
Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman
 – 23 SAMB UTAMA 18
 – P.14/Menhut-II/2007
tentang:
Tata Cara Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
dicabut dengan: P.49/Menhut-II/2014  23 SAMB UTAMA 18
P.16/Menhut-II/2007
tentang:
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu.
diubah dengan: P.43/Menhut-II/2009  23 SAMB UTAMA 18
14-05-2007 P.17/Menhut-II/2007
tentang:
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.13/Menhut-II/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
 – 23 SAMB UTAMA 18

 

P.18/Menhut-II/2007
tentang:
Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
 –  23 SAMB UTAMA 18
P.19/Menhut-II/2007
tentang:
Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
 23 SAMB UTAMA 18
 – P.20/Menhut-II/2007
tentang:
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi melalui Permohonan
 –  23 SAMB UTAMA 18
 – P.23/Menhut-II/2007
tentang:
Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman
 23 SAMB UTAMA 18
 – P. 33/Menhut-II/2007
tentang: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak
 –  23 SAMB UTAMA 18
P. 34/Menhut-II/2007
tentang:
Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
23 SAMB UTAMA 18
 – P. 35/Menhut-II/2007
tentang:
Hasil Hutan Bukan Kayu
 –  23 SAMB UTAMA 18
P. 37/Menhut-II/2007
tentang:
Hutan Kemasyarakatan

dicabut dengan: P.88/Menhut-II/2014
diubah dengan:Perubahan IP.18/Menhut-II/2009
Perubahan II

P.13/Menhut-II/2010
Perubahan III

P.52/Menhut-II/2011

 23 SAMB UTAMA 18
P. 40/Menhut-II/2007
tentang: Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/ 2007 Tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
 –  23 SAMB UTAMA 18
 – P. 41/Menhut-II/2007
tentang: Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2007 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman
 –  23 SAMB UTAMA 18
 – P. 45/Menhut-II/2007
tentang: Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman
 23 SAMB UTAMA 18
 – P. 48/Menhut-II/2007
tentang: Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
 –  23 SAMB UTAMA 18
 –

P. 54/Menhut-II/2007

tentang:

Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang.

 –  23 SAMB UTAMA 18
 –

P. 54/Menhut-II/2007

tentang:

Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang.

 –  23 SAMB UTAMA 18